Tampilkan postingan dengan label Kebijakan Publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kebijakan Publik. Tampilkan semua postingan

Sebuah Interupsi Atas Cuitan Mahfud MD Tentang Demokrasi


Dalam beberapa bulan ini semenjak paruh akhir di tahun 2020, kita telah merasakan suhu yang panas di dalam atmosfer perpolitikan di Tanah Air. Bila ditanyakan kepada diri kita mengapa atmosfer perpolitikan terasa panas, maka sangat banyaklah alasan yang keluar dari lidah kita. Jenak-jenak begini di masa pandemi, di sebuah masa krisis multidimensional, juga masa kegetiran yang memaksakan kita untuk mengedepankan dua hal, yakni persatuan dan keharmonisan bangsa. Tetapi dua hal ini malah hilang saat sedang sangat dibutuhkannya.

Padahal Demokrasi yang kita ambil sebagai madzhab negara, tidaklah menghendaki ada nya ketidak harmonisan. Ruh demokrasi adalah dialog dan percakapan yang membuat hangat hubungan manusia di dalam bangsa. Tetapi Prof. Mahfud MD yang kini menyandang jabatan Kemenko Polhukam menganggap suasana demokrasi yang masif akan melahirkan ancaman Integrasi. Padahal baru saja kita melihat guncangan politik di Amerika, saat Trump dan massa nya mengotori Capitol Hill dengan kekerasan, padahal Capitol Hill adalah tempat yang harus suci dari darah dan kekerasan karena ia lambang kedaulatan rakyat yang tegak oleh perwakilannya, ialah tempat beradunya kata-kata dan argumen bukan beradunya senjata dan kekerasan. Namun seketika sistem Demokrasi bekerja, meringkus ulah Trump dalam membelah rakyat.

 Peristiwa dan pikiran ini lah yang menyadarkan kita, bahwa demokrasi dapat melejitkan bangsa Indonesia pada kemajuan. Dan Integrasi hanya akan terganggu saat negara lebih memilih mengangkat senjata dibandingkan mendengarkan suara dan kata-kata. Juga Integrasi akan terlukai saat pemerintah menukar kebebasan masyarakat dengan penyalahgunaan hukum untuk memilih kebebasan siapa yang harus diberangus. Karena demokrasi berdiri teguh di atas dua pijakan, yakni kebebasan masyarakat dan penegakkan hukum.

--

Oleh: Abdullah Azam (Kadept Kebijakan Publik)


Alatas : Ada Saatnya Suatu Peradaban Tergantikan


Kajian dua bulanan kebijakan publik (KP) kembali digelar (21/4). Kajian yang bertempat di Masjid As-salam Jl. Damarsari, Jatipadang, Jakarta Selatan, mendapat respon yang bagus dari khalayak umum terutama dari kalangan mahasiswa, terlihat dengan banyaknya peserta yang di dominasi oleh kalangan mahasiswa dari berbagai almamater.

Kajian yang diselenggarakan salah satu departemen Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) komisariat LIPIA itu, mengangkat judul yang bertemakan sejarah yaitu, Sejarah untuk Masa depan, Problematika Ummat dalam Tinjauan. 

"Judul ini di ambil berdasarkan tesis Francis Fukuyama yang mengatakan bahwasanya peradaban itu telah berhenti dibawah peradaban barat, dan tidak ada lagi peradaban setelah peradaban barat", ungkap Lian kepala divisi Kebijakan Publik. 

Berbeda dengan pernyataan Fukuyama, kandidat doctor sejarah Alwi Alatas mengatakan bahwa suatu peradaban akan tergantikan dengan peradaban lainnya.

"Suatu peradaban tidak akan selamanya mengalami kejayaan pasti akan ada pada saatnya peradaban tersebut mengalami masa dekadensi dan pada akhirnya tergantikan oleh peradaban baru", ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa penyebab kemunduran peradaban umat islam saat ini dikarenakan kurangnya perbaikan dalam tubuh umat islam sendiri.

"Kemunduran yang terjadi saat ini di tubuh ummat islam dikarenakan, kurangnya perbaikan dalam diri ummat islam sendiri, karena kekuatan itu muncul jika ada perbaikan dalam diri tersebut", ungkapnya.

Kemudian Alatas memberi motivasi para peserta dengan mengutip perkataan Bennabi, "Ubahlah dirimu pasti engkau bisa mengubah sejarah."
(rep : septi/ red : iffa)


Kutil Babi


Demi menjaga sang tombak pelindung 9 naga, pemerintah dengan agresif memberlakukan kebijakan bak negara komunis diktator. Pemberlakukan media islam yang ketat, membiarkan teroris-teroris ahokers berkeliaran, hingga proses hukum sang kutil babi yang terkesan bertele-tele. Yang terbaru dan tentu bukan terakhir adalah sertifikasi ulama dan khatib.

Protektif yang keterlaluan demi melindungi manusia congak yang tidak pernah berkontribusi positif untuk negri ini tentunya. Ahok begitu dia dipanggil atau entah merupakan nama aslinya, tak lebih adalah “Kutil babi” begitu Habib Rizieq menjulukinya. Maka sebagai manusia yang lebih buruk dibandingkan Luhut Binsar Panjaitan yang serba guna itu, Ahok begitu buruk memperlakukan dirinya dan kepentingannya.

Dalam segala hal, tentunya orang-orang waras enggan mendekati si kutil tersebut, terkecuali manusia berotak udang. Terlalu sering dan begitu gampang statemen dan platformnya rapuh dan rusak. Sehingga menyerang visi misi manusia penista itu sangat mudah. Ditengah-tengah kebijakan negara yang serba amburadul dan rusak, negri ini bertambah gaduh dengan adanya si ahok dan para pendukungnya.

Kabinet kerja tinggal menunggu waktu dibubarkan jika rakyat berada di ujung kemarahan yang memuncak. Hutang negri ini bertambah ribuan triliyun ditambah kebijakan impor pekerja dari china, intinya: amburadul.

Jadi jika si Ahok sang kutil dibiarkan tumbang tentu akan membuat tumbang Luhut dan kroni-kroninya, mak banteng dan kebo-kebonya, jokowi dan kabinetnya serta 9 naga dan rezim tirai bambu. Bisa jadi ahok adalah awal juga akhir itu sendiri. Dari dia rezim china akan menguatkan cengkramannya di Asia tenggara, menjadikan Indonesia tak lebih dari boneka mainan atau sapi yang diperah susunya.

Mengancam Ahok bahkan menumbangakannya berarti kemunduran kroni-kroni dan lingkaran setan. Mungkin memang benar adanya, Setan seperti mereka jauh lebih “ngeyel” dibanding setan dari kalangan jin. Maka tak heran perjuangan panjang dan tenaga beasar dibutuhkan untuk mengalahkan mereka.

Tiada kata selain melawan atas kedigdayaan, karena kebenaran harus diperjuangkan untuk meraih janji kemenangan dari Tuhan.

Dengan dukungan Rakyat serta umat, in syaa Allah harapan perubahan itu kian mendekat.

Departemen Kebijakan Publik KAMMI LIPIA